Juni, 06 2013
Jakarta– Ribuan spanduk ’PKS Menolak Kenaikan Harga BBM’ yang bertebaran di seantero negeri termasuk Jabodetabek nampaknya akan segera lenyap. Pasalnya anggota Majelis Syuro PKS yang juga Menkominfo RI Tifatul Sembiring memastikan PKS akan segera menerima dan mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM itu.
Menurut Tifatul sikap dirinya sebagai menterinya SBY (Menkominfo) harus sejalan dengan pemerintah dengan mendukung harga BBM naik. ”Dan saya sebagai menteri tidak pernah berbeda sikap dengan Presiden sebagai menteri. Sikap PKS, dan saya sebagai Menkominfo, (sikap anggota Setgab) itu harus sejalan dengan pemerintah. Itu pakem di seluruh dunia. Kalau di akhirat kan gak ada menteri. Tapi seluruh dunia begitu,” tegas Tifatul di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (5/6) usai rapat dengan Komisi I DPR RI.
Tifatul pun mengaku pernyataannya ini senada dengan pernyataan dua menteri yang kader PKS pula, yakni Mensos Salim Segaf Aljufri, dan Mentan Suswono. Ia pun mengakui kalau dirinya sudah berbicara dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin soal persetujuan kenaikan BBM, dimana Hilmi menyetujui rencana pemerintah itu. Namun saat ditanya kenapa Presiden PKS Anis Matta tidak hadir dalam rapat Setgab di rumah dinas Wapres, padahal pembahasannya soal kenaikan harga BBM. Tifatul beralasan ketidakhadiran Presiden PKS Anis Matta saat rapat Setgab pada Selasa malam (4/6) itu hanya karena kendala teknis semata.
”Jadi ketidak hadiran beliau bukan karena menolak kenaikan harga BBM subsidi. Kebetulan Presiden PKS Anis Matta sedang berkeliling Jateng, Jatim, Jogja, Ambon, Sultra. Nah, mungkin itu yang membuat beliau tidak dapat hadir dalam rapat Setgab,” terangnya.
Sementara terkait adanya pengurus struktural PKS yang belum menyetujui rencana kenaikan BBM. Ia menilai hal itu karena belum adanya sosialisasi dari Hilmi. ”Jadi begini, di luar pertemuan (Setgab) itu. Sudah ada pertemuan Ustad Hilmi dengan Presiden SBY. Jadi saya pikir ini masalah sosialisasi saja,” tukasnya.
Ia menilai, kalau ada wacana yang menolak kenaikan harga BBM di tingkat bawah, maka hal itu akan diputuskan dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai (DPTP). ”Rapat DPTP itu akan memutuskan. Nanti DPTP dengan para menteri dan fraksi PKS di DPR akan rapat, supaya nantinya semua satu sikap,” tegasnya lagi lantas meminta semua rekan-rekannya separtai supaya menghormati etika koalisi.
Menanggapi pernyataan Tifatul, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan partainya sudah tegas-tegas menolak kenaikan harga BBM. Namun kalau ada menteri dari PKS yang mendukung kenaikan harga BBM, hal itu adalah hak menteri yang bersangkutan sebagai anggota kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
”Dalam arahan Presiden partai (Anis Matta), kalau ada menteri yang berpendapat sama dengan Presiden (SBY) maka hal itu menjadi haknya yang bersangkutan. Karena menteri milik Presiden. Dalam konstitusi menteri itu hak presiden, jadi dia memang harus loyal kepada presiden,” jelas Fahri masih di gedung DPR RI, Rabu (5/6).
Ia pun memastikan kalau sikap penolakan kenaikan harga BBM bersudsidi itu sudah menjadi keputusan PKS. ”Sikap PKS ini sudah menjadi keputusan. Kalau kami tahu-tahu berbeda pendapat dengan publik, pasti PKS yang dihukum. Makanya saya tegaskan kalau keputusan ini sudah final,” lontar Fahri lagi meyakinkan.
Sedangkan pakar politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh Daulay mengatakan apabila PKS memang menolak kebijakan kenaikan harga BBM maka sudah sepantasnya PKS keluar dari koalisi Setgab. ”Spanduk penolakan kenaikan harga BBM bertebaran di pelosok tanah air nyata menunjukkan PKS sudah berseberangan dengan pemerintah,” ujar Saleh sambil menambahkan kalau ribuan spanduk yang bertebaran itu menurutnya bukti konkret bentuk perlawanan PKS.
Karena itu, kanta Saleh, menjadi tidak etis kalau PKS masih tetap bertahan di dalam Setgab dan kabinet. Artinya, kalau PKS tidak segera menarik para menterinya dari kabinet, maka presiden tidak perlu banyak pertimbangan lagi untuk mengganti menteri-menteri dari PKS itu. ”Faktanya sudah jelas kok. Spanduk PKS yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM itu sudah ada di mana-mana,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekjen PPP M.Romahurmuziy atau yang biasa disapa Romy mengungkapkan kalau hasil rapat Setgab Koalisi di rumah dinas Wapres Boediono pada Selasa malam (4/6) lalu menghasilkan keputusan menyepakati kenaikan harga BBM.
Ia beralasan, kenaikan ini sebagai langkah terakhir penyehatan APBN, mengingat prognosis terlampauinya defisit fiskal 3 persen sesuai ketentuan UU No.17 / tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ”Kenaikan ini juga merasionalisir harga BBM nasional yang dinilai terlalu murah. Namun dalam rangka meredam dampak kenaikan BBM, perlu disepakati bantalan berupa kompensasi,” ujarnya.
Dibeberkan Romo pula, rapat setgab itu pun menyepakati empat program kompensasi kenaikan BBM yang diajukan pemerintah pada RAPBN Perubahan 2013, yakni BLSM (Bantuan Langsung Sementara), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Raskin.
”Khusus BLSM waktunya antara empat hingga lima bulan. Sedangkan besaran program lain diserahkan kepada pembahasan yang berkembang di rapat-rapat Komisi, Banggar, dan Pemerintah,” paparnya.
Diungkap Romy pula, rapat Setgab yang dihadiri dirinya itu, dipimpin Boediono dan dihadiri seluruh ketua umum parpol koalisi Aburizal Bakrie, Hatta Radjasa , Suryadarma Ali, Muhaimin Iskandar), seluruh ketua fraksi parpol koalisi, plus Ketua Harian PS Syarif Hasan besert Amir Syamsudin (PD), Suharso Monoarfa (PPP) dan Romi sendiriromahurmuziy (PPP). Hanya dari PKS yang tidak ada satu pun menghadiri rapat tersebut
sumber : indopos.co.id
