Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Saleh Daulay mengapresiasi peran media massa dalam mengawal demokrasi Indonesia. Menurut Saleh, media massa selama 17 tahun sejak 1998 terbukti telah mampu menjadi kekuatan penyeimbang.
"Peran media massa juga tidak bisa dikesampingkan. Sebagai salah satu pilar demokrasi, media massa terbukti telah mampu menjadi kekuatan penyeimbang," ucap Saleh, di Jakarta, Minggu (4/1/2015).
Saleh menuturkan, praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan berkat kerja keras awak media. Selain itu, media massa juga turut menjadi instrumen pencerahan dalam menyeleksi calon para pemimpin.
"Harus diakui, media massa itu adalah icon perubahan. Media massa bisa menjadikan orang biasa menjadi populer. Dan popularitas sangat berpengaruh dalam meningkatkan elektabilitas. Ada banyak pemimpin yang lahir baik di tingkat nasional mapun lokal berkat media massa," kata Saleh.
Berdasarkan hal itu, kata Saleh, sangat tepat bila banyak pihak yang mengharapkan demokrasi Indonesia harus lebih kokoh di tahun-tahun mendatang. Pengalaman 17 tahun mempraktikkan demokrasi adalah modal besar dalam membangun Indonesia.
"Semua pihak tentu diminta untuk berpartisipasi dalam memajukan praktik demokrasi di Indonesia," tuturnya.
Sebab, kata dia, pengalaman Pileg, pilpres, dan pilkada telah membuat Indonesia matang berdemokrasi. Apalagi, selama kurun waktu tersebut, semua proses demokrasi berjalan dengan baik dan lancar.
"Sejak 1998, berarti kita sudah menjalankan praktik pileg dan pilpres sebanyak 4 kali yaitu 1999, 2004, 2009, dan 2014. Kalau kita punya kab/kota sebanyak 497 (per mei 2013), itu artinya pilkada telah dilaksanakan setidaknya lebih dari 1500 kali di seluruh Indonesia. Artinya, demokrasi sudah sangat akrab dengan bangsa Indonesia," kata Saleh.
Saleh mengakui masih ada kendala dan tantangan dalam menjalankan demokrasi tersebut. Tetapi sejauh ini, para penyelenggara dan juga lembaga-lembaga Yudikatif yang menangani sengketa dapat menyelesaikannya dengan baik. Partai politik dan juga para politisinya tentu juga sudah sangat dewasa di dalam menghadapi sengketa-sengketa di dalam berdemokrasi.
"KPU, Bawaslu, MK, dan juga pengadilan TUN sangat berperan dalam 'meluruskan' jalannya demokrasi. Sampai sejauh ini, hampir semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik," kata Ketua Komisi VIII itu.***
Sumber: Pikiran Rakyat Online
