Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai langkah-langkah dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam memerangi COVID-19 belum menampakkan hasil. Sementara, penyebaran virus tersebut di Indonesia kelihatannya semakin merebak. Hal itu membuat masyarakat semakin banyak yang resah.
“Kalau berkaca pada prediksi BIN, puncak penyebaran virus Corona adalah pada bulan Juli. Saat itu nanti akan tercatat 106.287 kasus. Dengan jumlah yang sekarang saja kita sudah kelihatan kesulitan, bagaimana nanti kalau prediksi itu benar terjadi,” kata Saleh dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (4/4/20).
Untuk mengantisipasi itu, pemerintah diminta untuk mengambil kebijakan alternatif. Kebijakan yang sangat sederhana tetapi mudah dilaksanakan dan tidak terlalu memakan biaya. Kebijakan itu adalah mewajibkan warga masyarakat untuk memakai masker setiap berada di luar rumah.
Saleh menuturkan, di Ceko, pemakaian masker diwajibkan. Ada kalimat yang dipopulerkan di sana, “I protect you, you protect me”. Jika semua memakai masker, semua orang saling melindungi. Di sana, kewajiban memakai masker tidak hanya bagi orang sakit, tetapi juga bagi yang sehat.
“Menurut saya, kewajiban memakai masker ini bisa diterapkan sebagai pelengkap atas kebijakan sebelumnya. Sebab, social distancing dan physical distancing yang ada di dalam PSBB tetap tidak efektif. Orang-orang masih keluar rumah dan masih berinteraksi sosial dalam bentuk kerumunan seperti sebelumnya. Belum lagi, pemerintah tidak bisa dengan tegas melarang orang mudik. Kondisi ini tentu tidak dapat memutus rantai penyebaran COVID-19,” terang Wakil Ketua Fraksi PAN itu.
Kalau semua pakai masker, kata Saleh, mereka yang terpaksa keluar rumah diharapkan terlindungi. Setidaknya, terlindung dari kemungkinan penyebaran akibat droplet. Kalau tidak pakai masker sama sekali, tentu tidak ada filter dan pengaman sama sekali. Setidaknya, masker adalah pengaman minimal yang mesti dipakai”.
Sejalan dengan itu, lanjut dia, pemerintah dituntut untuk menjamin ketersediaan masker di pasaran. Selain itu, harganya juga harus terjangkau oleh semua kalangan. Dengan begitu, kewajiban ini bisa ditaati.
“Selain meminta industri untuk memproduksi secara massif, industri rumah tangga dan pekerja rumahan juga diminta berpartisipasi. Mereka tentu dapat memproduksi untuk kebetuhan terbatas di keluarga dan lingkungan sekitarnya,” tandasnya.
Sumber: https://telusur.co.id
