Kamis, 25 April 2013
beritawmc.com-JAKARTA:Pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah Jakarta Saleh Daulay menyarankan agar pendanaan partai politik berasal dari pemerintah. Hal itu, dimaksudkan meminamalisir kemungkinan kader partai politik menyalahgunakan wewenang.
"Hal ini diperlukan, agar kader-kader di partai politik tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari dana bagi partai," katanya kepada beritawmc.com dalam pesan singkat, Kamis (25/4/2013).
Namun, lanjutnya, hal itu membutuhkan political will dari pemerintah dan DPR mengenai mekanisme dan aturannya. "Misalnya, partai-partai yang dibantu hanyalah partai yang dinyatakan lolos di DPR RI. Partai baru, diberikan bantuan juga tetapi setelah dinyatakan lolos verifikasi KPU. Soal porsinya, tergantung kesepakatan anggota dpr dan pemerintah. Menurut saya, mendanai partai politik jauh lebih baik daripada membiarkan anggota DPR mencari sendiri dana bagi partainya. Karena itu, masyarakat harus memahaminya secara baik," imbuh Wakil Sekretaris Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Pusat (ICMI) Pusat itu.
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu menambahkan, jika parpol dibiayai oleh pemerintah, secara otomaris semua keuangan parpl harus dilaporkan kepada publik secara terbuka. "Akuntabilitasnya harus jelas, semua orang bisa mengaksesnya," imbuhnya.
Diketahui, delapan dari sembilan partai di DPR, kecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menerapkan kebijakan uang iuran kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai wakil rakyat sebagai sumber pendanaan aktivitas partai.
Dari delapan partai tersebut, setidaknya Golkar menerima Rp 3 juta per bulan dari tiap kadernya. Sedangkan biaya iuran tertinggi diterima oleh PDI Perjuangan. "Di PDIP 25 juta per bulan," tutur Eva Kusuma Sundari, angggota Komisi III DPR dalam pesan singkat, Rabu (24/4/2013).
Sumber: http://www.beritawmc.com
