Sabtu, 09 Februari 2013, 17:36 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh Partaonan Daulay menilai, pengambilalihan kewenangan teknis ketua umum Partai Demokrat oleh ketua majelis tinggi partai tidak menambahi atau mengurangi kewenangan Anas Urbaningrum.
Saleh menegaskan, selama ini kewenangan dan kekuasaan tertinggi PD juga tidak berada di tangan Anas. Faktanya, semua kebijakan strategis partai selama ini juga berada di tangan Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Tidak ada sesuatu yang baru dalam keputusan itu. Keputusan itu diambil dan dipublikasikan justru hanya untuk menunjukkan kepada publik bahwa SBY adalah penguasa penuh PD. Selama ini mungkin orang menduga ketua umum-nya yang berkuasa, padahal tidak," ujar alumnus Colorado State University, AS kepada Republika Online, Sabtu (9/2).
Bangunan struktur Partai Demokrat, tutur Saleh, dari awal memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi SBY untuk memiliki kewenangan penuh.
''Lihat saja, ada tiga jabatan strategis yang dimiliki SBY yaitu Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan Ketua Majelis Tinggi Partai. Selain itu, posisi-posisi strategis lainnya ditempati oleh orang-orang dalam 'lingkaran SBY', " papar Saleh.
Di posisi Sekjen, kata dia, ada Edhie Baskoro. Bendahara umum ada Sartono Hutomo, dan direktur eksekutif ada Totok Riyanto. "Mereka ini dikenal sebagai kerabat dan orang-orang dekat SBY."
Menurut Saleh, dengan komposisi seperti itu, posisi Anas itu memang sudah lemah sejak awal. Karena itu, kata dia, jangan heran bila keputusan yang diambil Jumat (8/2) malam akan diterima oleh semua kader Demokrat.
Kalaupun ada yang menyesalkan dan tidak setuju, lanjut Saleh, mungkin hanya disimpan di dalam hati. Apalagi, kata dia, keputusan tadi malam juga diiringi dengan ancaman untuk menindak tegas siapa pun yang tidak setuju.
"Dalam pertemuan tadi malam, saya kira Anas tidak bisa berbicara apa-apa. Kalaupun dia menolak, pasti akan terpental. Andaikata ada voting, Anas mungkin hanya dapat satu suara".
Saleh berpendapat sikap Anas yang menerima keputusan itu dengan legowo perlu diapresiasi. Sikap diam tanpa perlawanan yang ditunjukkan Anas, kata Saleh, menunjukkan bahwa dia sadar atas posisi marginalnya.
''Keputusan itu sendiri sebetulnya baik untuk Anas. Setidaknya, seperti kata SBY, agar dia fokus menuntaskan persoalan hukum yang dikaitkan kepadanya.''
Sumber: http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/02/09/mhy84p-saleh-sby-adalah-penguasa-penuh-partai-demokrat
