Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay sangat berharap pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, yang efektif per hari ini, Jumat (10/4), tidak berjalan setengah hati.
“Saya berharap agar pemberlakuan PSBB tidak setengah hati. Pemerintah harus tegas. Sudah saatnya semua orang dilarang untuk berkerumunan. Bahkan, keluar rumah bagi yang tidak penting juga sudah harus dilarang,” kata Saleh di Jakarta.
Dengan efektifnya pemberlakuan PSBB di DKI tersebut, pemerintah harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan keamanan. Termasuk memfungsikan satpol PP untuk menertibkan masyarakat. Ini bukan pekerjaan mudah. Tetapi harus dikerjakan dan dilaksanakan secara tegas.
“Kalau tidak ada ketegasan, penetapan status PSBB akan sia-sia saja. Apalagi, jika nanti suasana sebelum dan sesudah PSBB sama saja,” tukas wakil ketua Fraksi PAN DPR ini.
Agar penertiban dan kedisiplinan masyarakat bisa ditegakkan, pemerintah harus memperhatikan mereka yang membutuhkan. Karena menurut Saleh, pasti banyak yang terdampak akibat aturan ini. Apalagi mereka yang bekerja sebagai pedagang asongan, buruh lepas, pengemudi ojek online, dan para pekerja harian lainnya.
“Saya tidak tahu apakah pemerintah menyiapkan anggaran untuk menutupi kebutuhan mereka. Kalau ada, berapa besarannya? Bagaimana mekanisme pendataannya? Siapa yang mendistribusikan? Bagaimana cara mendistribuskkannya?” sambung Saleh mempertanyakan.
Untuk itu, pemerintah baik di pusat maupun DKI Jakarta, harus bekerja sama dengan baik. Sebab, sepanjang pengetahuannya, ada pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah.
“Itu yang mesti dikoordinasikan secara baik. Agar tidak ada tumpang tindih,” tandas mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Sumber: https://m.jpnn.com
