Komisi IX DPR meminta pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta untuk menguatkan koordinasi terkait penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuannya agar pelaksanaan PSBB tak sia-sia dalam menekan penyebaran virus corona.
“Saya berharap agar pemberlakuan PSBB tidak setengah hati. Pemerintah harus tegas. Sudah saatnya semua orang dilarang untuk berkerumun. Bahkan, keluar rumah bagi yang tidak penting juga sudah harus dilarang,” kata anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay kepada kumparan, Jumat (10/4).
Untuk mendukung penertiban PSBB di Jakarta, Saleh meminta agar pemerintah selalu berkoodinasi dengan pihak kepolisian dan keamanan, termasuk melibatkan Satpol PP untuk menertiban masyarakat.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Tetapi harus dikerjakan dan dilaksanakan secara tegas,” jelas politikus PAN ini.
“Kalau tidak ada ketegasan, penetapan status PSBB akan sia-sia saja. Apalagi, jika nanti suasana sebelum dan sesudah PSBB sama saja,” imbuh Saleh.
Selain itu, Saleh juga meminta pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang terdampak kebijakan ini, seperti pedagang asongan, buruh lepas, ojek online, dan para pekerja lepas harian lainnya.
“Saya tidak tahu apakah pemerintah menyiapkan anggaran untuk menutupi kebutuhan mereka. Kalau ada, berapa besarannya? Bagaimana mekanisme pendataannya? Siapa yang mendistribusikan? Bagaimana cara mendistribuskkannya?” tutur Saleh.
Saleh menjelaskan harus ada koordinasi yang baik dan terukur supaya pendistribusian bantuan sosial ini tepat sasaran.
“Karena, dalam pemahaman saya, ada pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Itu yang mesti dikoordinasikan secara baik. Agar tidak ada tumpang tindih,” tutupnya.
Sumber: https://kumparan.com/
