Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay berpandangan bahwa kebijakan pembatasan sosial (social distance) yang diterapkan pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona (covid-19) belum efektif. Sebab, pemerintah tidak menyertakan sanksi bagi pelanggar social distance.
“Orang yang tidak ikuti aturan ini tidak ada sanksinya. Ini kan pemerintah tidak pernah menentukan sanksi apapun. Jadi orang hanya diimbau saja. Jadi tidak efektif,” kata Saleh saat berbincang dengan Okezone, Kamis (19/3/2020).
Sebetulnya, kata Saleh, dirinya menghormati apapun keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani penyebaran virua corona, termasuk social distance. Namun, Saleh melihat kebijakan itu justru tidak berjalan dengan baik.
“Katakanlah dalam hal ini kan pemerintah sudah mengatakan menerapkan social distancing. Nah, tetapi memang menurut saya, social distancing yang diinginkan pemerintah itu tidak berjalan baik,” katanya.
Menurut Politikus PAN ini, ada beberapa penyebab kurang efektifnya kebijakan social distance di Indonesia selain belum adanya sanksi bagi pelanggar. Penyebabnya yakni, informasi, edukasi, serta sosialisasi soal social distance yang masih terbatas.
“Sehingga, banyak masyarakat kita yang belum paham betul apa maksud dari social distancing dan apa manfaatnya serta mengapa masyarakat harus mengikutinya,” bebernya.
“Kedua, menurut saya ada beberapa kendala masyarakat yang bekerja sehari hari untuk kebutuhan hidup mereka. Karena ada banyak pekerjaan di Jakarta yang khususnya bekerja menerima gaji harian, seperti katakanlah pengemudi ojek online,” sambungnya.
Sumber: https://nasional.okezone.com
