JAKARTA, PESATNEWS – Peringatan hari buruh sudah semestinya dijadikan sebagai salah satu momentum untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, baik buruh domestik maupun buruh migrant. Namun, sampai saat ini pemerintah dinilai belum cukup perhatian dan kepedulian terhadap nasib buruh, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri.
Hal itu dinyatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, Rabu (1/5/2013). "Padahal, jika pemerintah mau, banyak persoalan buruh migrant yang bisa diselesaikan dengan mudah," katanya.
Saleh menjelaskan, salah satu di antaranya adalah menyiapkan atase urusan agama di KBRI-KBRI dimana banyak TKI bekerja. Di Malaysia, misalnya, keberadaan atase urusan agama dinilai cukup mendesak. Setidaknya, atase ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pernikahan dan perceraian TKI yang tentu saja ada setiap waktu.
"TKI kita di sini menjelaskan kepada saya bahwa atase urusan agama ini sangat penting. Selama ini, jika ada TKI yang hendak menikah, banyak di antara mereka yang mempergunakan buku nikah aspal (asli tapi palsu). Mereka mendapatkannya secara illegal secara sembunyi-sembunyi," jelasnya.
Saleh melanjutkan, buku nikah aspal itu dibeli dengan harga yang cukup mahal. Rata-rata, buku itu dicetak di Medan dan dibawa ke Malaysia oleh mereka yang biasa menjual jasa pencatatan nikah illegal ini. "Dengan jutaan penduduk Indonesia yang bermukim di Malaysia, sudah sepantasnya pemerintah memperhatikan dan peduli atas masalah ini," desaknya.
Selain itu, Saleh menambahkan urusan agama juga dapat berfungsi sebagai penyuluh agama. Dimana, mereka-mereka yang mau bercerai, misalnya, bisa dinasehati agar bisa rukun kembali. 'Kalaupun terpaksa harus bercerai, perceraian mereka diurus dan dicatat secara baik," tutup Saleh. [ ]
Sumber: pesatnews.com
