JAKARTA – DPR mendesak pemerintah pemerintah agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2015 bisa ditekan. Alasannya, harga minyak dunia yang terus mengalami penurunan, juga akibat lamanya daftar tunggu untuk seorang calon jamaah yang dampaknya dana calon haji yang mengendap bertahun-tahun yang tentunya mengembang dan berbunga, sehingga bisa digunakan membantu calon haji yang bersangkutan maupun lainnya.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay maupun anggota Komisi VIII Gede Syamsul Mujahidin. Daulay menambahkan untuk itu pihaknya segera membahasnya dalam Panitia Kerja (Panja) Haji DPR.
"Logikanya kalau harga BBM dunia turun, maka otomatis harga bahan bakar avtur pesawat juga turun, sehingga otomatis pula biaya transportasi ikut turun," terang Daulay yang politisi PAN itu di gedung DPR RI Jakarta.
Menurut Daulay, biaya haji bukan hanya masalah transportasi, melainkan beberapa komponen lainnya juga yang harus dihitung.
"Misalnya saja biaya pemondokan, katering dan lain-lain. Hanya saja DPR belum bisa menghitung secara pasti berapa persen kisaran penurunan BPIH itu. Dulu kita patokanya 80 dolar AS per barel. Tapi sekarang harga BBM turun sampai sekitar 50 dolar AS per barel. Jadi apakah penurunan ini berbanding lurus, itulah yang harus kita pelajari,” terang Daulay yang juga mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu.
Terkait rencana DPR, kata Daulay, akan menggelar rapat khusus dengan Menhub guna membahas asumsi biaya transportasi.
"Tapi, karena hitung-hitungan belum dilakukan secara pasti dengan penurunan harga BBM itu, maka DPR RI dan pemerintah belum bisa menentukan," pungkas Daulay.
Masih di gedung DPR, Gede Syamsul Mujahidin yang juga anggota Komisi VIII menegaskan BPIH ini akan dibahas dalam Panja Haji, khususnya agar BPIH menjadi murah.
"Misalnya sekitar Rp 15 juta per calon jamaah. Jadi penurunannya itu sekitar 10 persen 15 persen. Tak jauh dari penurunan harga minyak dunia, sekitar Rp 3 juta sampai Rp 3,5 juta per calon jamaah," terang Syamsul.
Selain harga minyak dunia yang terus menerus mengalami penurunan, lanjut Syamsul karena banyaknya daftar tunggu yang bisa mencapai 10 tahun
. "Tentu dana yang mengendap di bank itu akan mengembang. Sehingga cukup digunakan untuk biaya haji," lontar Syamsul yang politisi Partai Hanura ini.
Selain itu lanjut Syamsul lagi, DPR juga akan mengusulkan adanya asuransi haji. Sehingga bagi jamaah haji yang wafat di tanah suci akan diberikan santunan Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar per jamaah.
"Harapannya bisa direalisasikan tahun ini," pungkasnya. (ind)
Sumber: Indopos
