MAKASSAR—Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat RI menyerap aspirasi dari Pemerintah Kota Makassar dalam rangka penambahan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah pusat untuk Program Simpanan Keluarga Sejahtera.
Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan tahun ini anggaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kemensos bertambah sebesar Rp6,7 triliun pada APBN-P 2015.
“Oleh sebab itu, Komisi VIII ingin mendengarkan aspirasi dari Pemkot Makassar, apakah ini tepat sasaran atau tidak," kata Saleh saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Makassar, Jumat (6/2/2015).
Menurutnya, bantuan ini dikucurkan dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Namun, jika program ini tidak tepat sasaran maka sama saja tidak memberikan manfaat. Misalnya, di beberapa daerah persoalan pendataannya tidak akurat. Ada yang seharusnya tidak dapat (PSKS), justru dapat, begitupun sebaliknya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto mengatakan persoalan data masih menjadi kendala di Makassar. Sering terjadi perbedaan data warga yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar.
"Sekedar contoh, data BPS menyebutkan jumlah penduduk di Makassar 1,4 juta jiwa. Sementara data kami yang real time sebanyak 1,7 juta jiwa pada malam hari,” jelas Danny.
Dia mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu dirinya sempat didemo warga Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso. “Mereka protes karena tidak ada satu penduduk di sana yang menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Saya sampaikan itu data dari BPS, tapi mereka kan tidak mau tahu.”
Begitu juga lanjutnya, dengan warga penerima Beras Miskin (Raskin), di mana masih banyak data yang tidak tepat sasaran dan itu terjadi berulang-ulang.**
Sumber: sulawesi.bisnis.com
