Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk memperbaiki layanan pendaftaran kartu prakerja. Sebab, saat ini masyarakat banyak yang ingin mendaftar.
“Animo masyarakat untuk mengikuti program itu cukup tinggi. Karena itu, pendaftaran online diharapkan tidak mengecewakan masyarakat,” kata Saleh kepada Kronologi.id, Senin (13/4/2020).
Saleh mengaku menerima beberapa pengaduan terkait kesulitan sebagian masyarakat mengakses situs pendaftaran kartu pra kerja.
“Ketika mengakses, keluar tulisan ‘maaf, layanan kami sedang mengalami gangguan’. Ini kan sama artinya pendaftaran tidak bisa dilakukan. Ini terjadi terutama di daerah-daerah pelosok,” tuturnya.
Di tengah situasi penyebaran covid-19 ini, dan meningkatnya gelombang PHK, kartu prakerja dianggap sebagai salah satu solusi sementara. Tak heran, banyak anggota masyarakat yang ingin mendaftar.
Semestinya, lanjut dia, pelayanan yang mereka terima harus baik dan prima.
“Pemerintah kan menyebut bahwa semuanya sudah siap. Tidak hanya sistem kerja dan pejabat penanggung jawabnya, tetapi juga sistem perangkat lunak penunjangnya juga mesti baik. Ini kan melayani jutaan warga negara. Harus betul-betul profesional dan tidak boleh ada kendala,” tuturnya.
“Apalagi dari sisi anggaran, program ini kan biayanya besar. Kemarin dianggarkan cuma 10 Triliun. Karena ada corona, pemerintah menambah menjadi 20 Triliun. Ini tentu jumlah yang sangat besar. Wajar kalau ekspektasi masyarakat sangat besar pada program ini,” sambung Saleh.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan bahwa pemerintah sudah menargetkan akan menampung total sekitar 5,6 juta orang. Sementara saat ini PHK terus terjadi. Karenanya, jika baru sehari dibuka yang mengakses sudah ada lebih 1,5 juta orang, bukan sesuatu yang heran.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menilai, ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, animo masyarakat untuk meningkatkan keahlian tinggi. Kedua, jumlah masyarakat yang kena PHK memang tinggi sehingga mereka membutuhkan kegiatan sementara yang dapat meningkatkan kapasitas mereka. Dan yang ketiga, ada banyak angkatan kerja kita yang memerlukan pelatihan kerja dan ingin memasuki dunia kerja.
“Kalau daya tampungnya terbatas, sebaiknya pemerintah memikirkan agar kegiatan itu bisa diikuti lebih banyak lagi anggota masyarakat. Realokasi anggaran di kementerian/lembaga bisa dialihkan kepada kegiatan seperti ini. Harapannya, para alumni kegiatan ini dapat diterima bekerja. Selain itu, mereka juga bisa termotivasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,” tukasnya.
Sumber: http://kronologi.id
