Pemerintah diminta segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan temuan dua WNI yang positif terkena virus Corona agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi agar masyarakat tetap tenang dan tetap bisa menjaga lingkungannya agar tidak terjangkit.
“Kemarin-kemarin, pemerintah menyatakan belum menemukan. Sekarang, sudah terbukti ternyata ada yang terinfeksi. Pekerjaan pemerintah tentu akan menjadi lebih banyak. Termasuk bagaimana menenangkan masyarakat sekaligus melakukan sosialisasi massif agar mereka terhindar dari virus berbahaya itu,” kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Senin (2/3/20).
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini juga meminta pemerintah untuk bersungguh-sungguh melakukan perawatan kepada dua orang yang positif Corona tersebut.
Menurut dia, pemerintah harus membuktikan bahwa Indonesia mampu merawat dan menyembuhkan mereka. Itu sejalan dengan pernyataan pemerintah selama ini.
“Pemerintah kita kan selalu menyebut sudah siap untuk menghadapi virus ini. Bahkan, katanya, alat-alat yang dimiliki sudah berstandar WHO. Sekarang saatnya membuktikan kalau alat dan para ahli kita mampu bekerja secara optimal,” tuturnya.
Di lain pihak, pemerintah Indonesia perlu semakin menjaga pintu-pintu masuk Indonesia. Sebab, penyebaran virus ini ternyata dibawa oleh orang asing yang datang ke Indonesia. Karena itu, harus ada upaya ketat untuk menjaga agar tidak ada orang terinfeksi yang masuk ke Indonesia.
“Negara lain juga melakukan penjagaan ketat. Bahkan Arab Saudi pun sudah melarang penduduk negara-negara tertentu untuk umroh. Semestinya, Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama”.
“Saya mendapat komplain dari medsos. Katanya, pemeriksaan di bandara tidak maksimal. Alat yang digunakan sangat manual sekali. Tentu ini harus diseriusi pemerintah. Tidak boleh dianggap remeh. Komplain seperti itu adalah bagian dari kekhawatiran masyarakat,” tandas politikus PAN itu.
Sumber: https://telusur.co.id/detail/dua-orang-wni-positif-corona-dpr-sarankan-pemerintah-tiru-arab-saudi
