BeritaHot IssueNasional

Fraksi PAN dukung Presiden Jokowi terbitkan Kebijakan Keuangan Negara

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partoanan Daulay memahami perpu ini sebagai benteng pertahanan.

“Artinya, jika memang sangat diperlukan, barulah opsi ini akan dikeluarkan oleh pemerintah,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima Reporter Elshinta.com, Popi Rahim, Selasa (31/3).

Ia mengatakan, Fraksi PAN mendukung diterbitkannya Perpu tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk mengantisipasi peningkatan defisit anggaran tahun 2020.

Diharapkan Perpu ini dapat menunjang langkah-langkah pemerintah dalam penanganan COVID-19. Namun demikian, menurutnya, ada satu point penting yang perlu disorot di dalam Perpu itu.

Point tersebut adalah adanya pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen, bahkan mencapai 5,07 persen.

“Meskipun didukung dan disetujui, kami tetap mendorong agar pemerintah menggunakan semua potensi dan sumber keuangan yang ada dan tersedia ” jelasnya.

Ia menyebutkan, diantara sumber yang bisa dimanfaatkan antara lain adalah Dana Desa, anggaran pelaksanaan Pilkada yang telah resmi ditunda, anggaran pemindahan ibukota, realokasi DAK, dan anggaran proyek-proyek infrastruktur.

Jika diakumulasi secara menyeluruh, kata Saleh, ini tentu bisa dipergunakan untuk permulaan.

“Kalau anggaran-anggaran di atas disisir, nilainya sangat besar. Bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial kemungkinan bisa diatasi. Itu yang perlu dihitung secara baik. Masyarakat tentu perlu juga mengetahuinya,” ujarnya.

Ia meminta sebelum Perpu tersebut dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), alangkah baiknya jika ada penjelasan lebih detail terkait masalah ini. Kementerian Keuangan bisa menguraikan dan menjabarkannya lebih jauh. Dengan begitu, DPR memiliki pandangan dan persepsi yang sama di dalam menafsirkan dan memahami Perpu tersebut.

“Kami memahami dalam keadaan masyarakat banyak mengalami Government Spending (Counter Cyclical) untuk membantu masyarakat, dunia usaha dan menjaga momentum pertumbuhan,” tegasnya.

Namun demikian, kata dia, pelebaran defisit hingga mencapai 5,07%, hendaklah sangat berhati-hati dan dipergunakan setelah semua potensi yang dimiliki dimanfaatkan secara baik dan benar. Ia meminta  Menteri keuangan hendaknya dapat tetap menjaga kredibilitas dan sustainabilitas APBN.

 

Sumber: https://elshinta.com/

Related Posts