Senin, 07 Januari 2013
JAKARTA – Kegaduhan politik yang terjadi pada 2013 ini, apalagi motifnya untuk menjatuhkan lawan politik, kontraproduktif bagi penguatan demokrasi. Semestinya yang dilakukan partai politik adalah berlomba-lomba menampilkan pengabdian dan pelayanannya untuk masyarakat, bukan berlomba-lomba menjatuhkan citra pemerintah di akhir masa jabatannya.
"Kegaduhan politik itu melelahkan. Kalau kegaduhan itu direkayasa, ini akan menjadi preseden buruk bagi peningkatan kualitas demokrasi kita," tutur dosen ilmu politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Saleh Daulay, di Jakarta, Minggu (6/1).
Saleh yakin walaupun sudah ada peringatan dan imbauan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menteri-menteri di akhir periode biasanya tidak lagi menampilkan performance terbaiknya. Apalagi menteri tersebut berasal dari partai politik. "Yang banyak dilakukan adalah bagaimana menyusun strategi untuk menghadapi dan memenangi Pemilu 2014 nanti," urai Saleh.
Di pertengahan 2013 nanti akan terlihat menteri mana yang masih serius membantu Presiden dan menteri mana yang berusaha memamfaatkan jabatannya untuk menyelamatkan partainya. Ada dua alasan yang menyebabkan kinerja pemerintah akan terganggu di tahun kegaduhan politik ini.
Pertama, menteri-menteri yang berasal parpol memang dituntut oleh partainya untuk bekerja maksimal bagi kepentingan partainya. Akibatnya, urusan partai mereka lebih kedepankan daripada urusan pemerintah. Kedua, pada saat itu, sisa waktu efektif pemerintahan hanya sekitar 12 bulan. "Artinya, kemungkinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet semakin kecil. Bekerja atau tidak bekerja, tetap berada di kabinet," kata Saleh.
Inilah salah satu kelemahan dari bangunan koalisi yang didasarkan pada kepentingan politik temporal seperti yang ada saat ini. Semestinya, bangunan koalisi didasarkan pada kesamaan ideologi, kesamaan visi, dan kesamaan misi dalam membangun Indonesia. "Kalau bangunan koalisi hanya didasarkan pada kepentingan politik temporal maka kegaduhan politik yang diperkirakan banyak kalangan tidak bisa dihindarkan," kata Saleh.
Akan Kecewa
Sumber kegaduhan politik lainnya pada 2013 ini adalah verifi kasi faktual partai politik peserta Pemilu 2014. Kendati demikian, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap harus bersikap tegas walaupun mendapat ancaman dari sejumlah elite partai politik yang tidak lolos.
"Perlawanan partai politik yang tak lolos verifi kasi faktual akan semakin masif dibandingkan saat pengumuman verifikasi administrasi," kata Siti Zuhro. Ketika ditanya tentang bakal banyaknya partai politik yang tak lolos verifi kasi faktual, Siti mengatakan itu bagian dari pembelajaran demokrasi yang positif.
Apalagi partai politik yang lolos diperkirakan hanya 10 parpol. Dia berharap semakin sedikit partai politik peserta pemilihan umum, akan semakin kuat proses demokrasi di negeri ini. ags/nsf/P-4
KORAN JAKARTA/M FACHRI
Sumber: http://m.koran-jakarta.com/index.php?id=109675&mode_beritadetail=1
