TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara. Kunker itu dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mulai tanggal 7-12 Desember 2014.
Dalam kunjungan kerja yang dilakukan, komisi VIII bertemu Pemprov Sumatera Utara dengan SKPD terkait yaitu Dinas Sosial, BPBD (badan penanggulangan Bencana Daerah), Biro pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan Anak, LSM PKA (pusat kesejahteraan perempuan dan anak), dan KPAID. Pertemuan tersebut juga diikuti oleh BAZDA Sumut dan Badan Wakaf Sumut.
"Salah satu hal menarik yang ditemukan komisi VIII adalah bahwa dinas sosial ternyata tidak memiliki data penerima kompensasi BBM. Menurut mereka, data tersebut masih memakai data 2011 dan mereka tidak bisa mengakses data tersebut. Semua data langsung diberikan kepada kantor pos," kata Saleh melalui pesan singkat, Rabu (10/12/2014).
Mendengar laporan itu, kata Saleh, komisi VIII langsung mengecek langsung ke kantor pos kota Medan. Dari hasil pantau langsung ditemukan bahwa masyarakat yang menerima dana masih menggunakan kartu KPS, bukan KKS. Berarti, data yang dipergunakan berasal dari pemerintahan SBY.
"Menurut keterangan pegawai kantor pos, kartu KKS baru didistribusikan di dua kabupaten/kota yaitu pematang siantar dan kabupaten Karo. Artinya, ketika meluncurkan program itu, pemerintah sebetulnya belum siap. Terkesan terburu-buru".
Selain itu, komisi VIII juga mengunjungi kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui proses pembayaran tunggakan Tunjangan Profesi Guru-guru (TPG) Agama.
Dalam kunjungan tersebut diperoleh informasi bahwa kemenag akan membayar tunggakan tersebut dalam minggu ini. Disebutkan dana untuk pembayaran TPG tersebut sudah ditransfer ke kanwil kemenag Sumut.
"Alhamdulillah, akhirnya tunggakan tersebut bisa dibayarkan. Sebelumnya, para guru-guru agama sudah melaporkan hal itu pada komisi VIII. Tentu kami merasa senang karena permintaan kami segera disahuti oleh kemenag," ujar Saleh.
Komisi VIII juga melakukan kunjungan langsung ke Sinabung, Selasa (9/12). Dalam kesempatan itu, komisi VIII menyerahkan bantuan secara simbolik berupa dana relokasi sebesar 2,97 M, dana pembangunan jalan sebesar 5 M, dan dana bantuan untuk para pengungsi sebesar 300 juta rupiah.
"Dana tersebut dialokasikan dari dana pembangunan darurat yang ada di BNPB. Melalui dana ptersebut, diharapkan penanganan bencana Sinabung akan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih baik," ungkapnya.
Dalam kunjungan ke LSM Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Komisi VIII mendapatkan informasi bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut masih memprihatinkan.
Begitu juga kasus-kasus human trafficking masih kerap terjadi. Kasus terakhir adalah hilangnya beberapa pembantu rumah tangga yang marak diberitakan belakangan ini.
"Kemarin, Direktur Intel Polda Sumut menjelaskan bahwa kasus hilangnya PRT tersebut sedang diselidiki. Karena masih dalam proses penyeledikan, mereka belum bisa memberikan kesimpulan. Karena itu, mereka meminta waktu agar kasus ini bisa dituntaskan dengan baik," tutur Politisi PAN itu.
Sumber: Tribunnews.com
