Kamis, 28 Februari 2013
JAKARTA – Banyaknya kepala daerah dan legislator daerah yang terjerat kasus hukum hanya menunjukkan bahwa otonomi daerah (otda) masih menjadi panggung korupsi. Tujuan otda belum sepenuhnya dilaksanakan elite. Alih-alih berkomitmen membangun kemandirian daerah, para elite memanfaatkan keran otonomi untuk menangguk untung bagi dirinya sendiri dan kelompoknya.
"Fakta masih banyaknya kepala daerah dan legislator lokal yang terjerat kasus hukum, terutama korupsi, menunjukkan bahwa para politisi di daerah masih lebih berorientasi pada kepentingan sendiri dan kelompoknya daripada kepentingan masyarakat," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta, Saleh Daulay, di Jakarta, Rabu (27/2).
Di era otonomi, anggaran negara banyak ditransfer ke daerah, tapi oleh elite lokal dibajak dijadikan bancakan. Namun, kata Saleh, fenomena korupsi merajalela di daerah tak lepas dari sistem politik yang sangat liberal yang sekarang dianut, dan itu berimplikasi pada political cost yang sangat tinggi.
"Para politisi tersebut dituntut untuk mencari dana politik melalui berbagai cara, termasuk melalui korupsi," kata dia. Selain itu, kata dia, masyarakat belum begitu cerdas dalam berpolitik. Masih banyak di antara anggota masyarakat yang memilih calon bukan berdasarkan integritas moral dan kemampuan intelektual. ags/P-3
Sumber: http://m.koran-jakarta.com/index.php?id=113523&mode_beritadetail=1
