Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengharapkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun dapat dirasakan dampaknya. Terutama oleh masyarakat miskin dan para pekerja harian atau mereka yang menerima upah harian.
Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dia optimistis bahwa anggaran tersebut sudah bisa dimaksimalkan. Yang penting, penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran. Semua aspek kehidupan masyarakat harus disentuh.
“Pemerintah harus memikirkan agar anggaran sebesar itu tidak habis begitu saja. Tetapi sedapat mungkin bisa produktif dan mampu menggairahkan ekonomi masyarakat kecil. Paling tidak, dapat dipergunakan oleh masyarakat kecil yang benar-benar sangat membutuhkan,” kata dia kepada Merdeka.com, Rabu (4/1).
Anggota Komisi IX DPR RI ini menuturkan hal lain yang perlu diperhatikan adalah masyarakat yang bekerja secara informal. Mereka yang bekerja harian dan menerima upah harian.
Mereka ini termasuk kelompok yang paling merasakan dampak ekonomi dari wabah virus corona ini. “Kelompok ini harus menjadi salah satu sasaran dari penggunaan anggaran tersebut. Mereka ini jumlahnya besar,” urainya.
“Tidak hanya ada di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Kalau ekonomi mereka baik, diharapkan dapat berimplikasi positif dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat pada skala yang lebih luas,” lanjut dia.
Dia pun menegaskan, DPR tentu akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Pengawasan perlu menjadi perhatian semua Komisi di DPR RI.
“Ada banyak dimensi yang perlu dikawal. Karena itu, semua komisi yang ada diharapkan berpartisipasi untuk mengawal. Harapannya, seluruh anggaran tersebut dapat membantu masyarakat untuk bertahan dalam situasi sulit seperti sekarang ini,” tandas Saleh.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mengalokasikan penambahan anggaran belanja dalam APBN sebesar Rp405,1 triliun. Penambahan anggaran belanja tersebut ditujukan untuk penanganan Covid-19.
Dari total anggaran tersebut, akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan dan Rp110 triliun untuk perlindungan sosial. Selanjutnya Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat serta Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Sumber:
