Juli, 11 2013
Jakarta – Pengamat politik UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, Saleh Daulay, menilai, PAN dan PKB memiliki beberapa motif politik dibalik keinginannya mempertahankan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen.
"Pertama, untuk menyederhanakan proses pelaksanaan Pilpres. Dengan PT sebesar itu, calon yang muncul paling banyak 4 pasangan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (11/10).
Atau kedua, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menduga, hal tersebut disuarakan untuk meminimalisir munculnya calon alternatif. "Dengan PT tinggi, partai-partai kecil tidak bisa merekrut begitu saja calon presiden independen. Mereka harus berkoalisi dengan partai-partai menengah," jelasnya.
"Artinya, partai-partai itu ingin meneguhkan eksistensi partai sebagai media transformasi pemimpin nasional. Kalau mau jadi pemimpin, mesti lewat partai politik," imbuhnya.
Selain itu, Saleh melihat, kedua parpol berhaluan Islam ini optimis mampu meraup suara cukup signifikan dalam pemilu 2014. "Dengan begitu, mereka bisa berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung capres/cawapres masing-masing," terangnya.
Kendati demikian, Wakil Sekretaris Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat ini menilai, langkah yang diambil kedua partai ini tidak blunder bagi mereka. Karena Saleh melihat, kedua partai tersebut sudah mempertimbangkan matang-matang manuver politiknya. "Dalam kajian mereka, PT itu sudah bagus dan menguntungkan untuk partainya. Karena itu, semua resiko pun sudah mereka pikirkan matang-matang," paparnya.
"Kalau mereka menilai rugi, mereka tentu akan ikut berteriak untuk melakukan revisi. Tetapi karena dianggap menguntungkan lalu mereka ikut memperjuangkan. Sudah lumrah, sebuah parpol akan mempertimbangkan dulu," tandasnya.
Diketahui, berdasarkan hasil pemilu 2009 maupun beberapa hasil penelitian berbagai lembaga survei, elektabilitas PKB dan PAN tidak pernah mencapai 10 persen. Terlebih, publik mempersepsikan kedua partai politik ini sebagai partai berhaluan Islam. Dan dalam berbagai hasil kajian lembaga survei, elektabilitas dan akseptabilitas partai berideologi Islam berada di bawah partai berhaluan nasionalis, seperti Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, dan PKPI.
Di lain hal, dalam menyambut pemilihan presiden mendatang, dikabarkan kedua partai ini telah memiliki kandidat yang akan diusung, di mana PAN berencana mengusung Ketua Umumnya yang juga Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Sedangkan PKB berniat mendorong raja dangdut Rhoma Irama.
Sebelumnya, DPR melalui Badan Legislatif saat ini sedang menggodok revisi UU Pemilihan Presiden. Dalam perjalanannya di Gedung Dewan, RUU ini cukup tersendat. Pasalnya, terjadi dua suara, antara menginginkan UU ini untuk disahkan atau tidak. Adapun yang menjadi perdebatan sengit antarfraksi di DPR adalah taksiran PT.
Beberapa fraksi seperti Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, PAN, dan PKB meminta RUU inisiasi DPR ini untuk tidak dilanjutkan dan menginginkan PT yang berlaku untuk pemilihan presiden 2014, seperti yang dipraktekan dalam 2009 silam. Sikap sebaliknya dilayangkan empat fraksi lainnya, PKS, Gerindra, PPP, dan Hanura. Keempat fraksi ini justru menginginkan adanya perubahan dalam UU No 42/2008 tersebut.
sumber : sigmanews
