May 27, 2013
Antara – Jakarta: KETUA Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan, rencana pemberian "World Statesman Award" kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari "Appeal of Conscience Foundation" (ACF) jangan menimbulkan saling curiga antara pemeluk agama di Indonesia.
"Perbedaan perspektif dalam melihat penghargaan tersebut adalah hal yang sangat wajar. Apalagi, argumen-argumen yang disampaikan sarat dengan kepentingan parsial masing-masing pihak," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Senin.
Saleh menilai setiap pernyataan menolak atau mendukung terkandung tujuan khusus. Setidaknya, mencuri perhatian dunia terhadap situasi hubungan antarumat beragama di Indonesia.
Pernyataan menolak dan mendukung itu, kata Saleh, justru dinilai tidak positif. Pasalnya, dua sikap berbeda itu seakan-akan menunjukkan adanya disharmoni antara sesama tokoh agama dan tokoh masyarakat.
"Padahal, selama ini dialog dan silaturrahim antara mereka selalu terjalin dengan baik. Bahkan di banyak kesempatan, tidak jarang para tokoh tersebut melakukan aksi bersama untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas yang menghadapi tindak kekerasan di Indonesia," tuturnya.
Pada titik ini, Saleh meminta semua pihak untuk mencermati motivasi dari penganugerahan penghargaan tersebut. Jangan sampai, penghargaan itu justru semakin memperlebar jurang perbedaan yang pada akhirnya, mengganggu persatuan dan persaudaraan yang dibangun selama ini.
"Saya kira tidak berlebihan bila ada orang yang mencurigai motif di balik penghargaan itu. Apalagi, ACF adalah institusi asing yang tentu saja juga memiliki tujuan tersendiri," ucapnya.
Kalau tujuan dari penghargaan itu untuk memotivasi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam membangun demokrasi, HAM, dan kerukunan umat beragama, semua pihak tentu harus mendukung. Namun, apabila penghargaan itu justru bertujuan untuk memecah belah, semua pihak harus menolak.
Karena itu, sikap menolak dan mendukung semestinya didasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan pada kepentingan parsial temporal masing-masing kelompok masyarakat, tokoh agama, dan ormas keagamaan.
"Dalam konteks ini, Presiden diminta untuk melakukan kalkulasi yang tepat untuk memutuskan menerima atau mempertimbangkan ulang rencana penerimaan penghargaan itu," tukasnya.
Sesungguhnya, kata Saleh, menerima atau menolak tetap saja memiliki nilai tersendiri. Seandainya menerima, Presiden mungkin mendapat apresiasi atas keberhasilannya membangun demokrasi, hak asasi manusia, dan kerukunan umat beragama.
Namun, seandainya menolak, Presiden tetap mendapat apresiasi karena dinilai tidak silau atas puja-puji dari lembaga sejenis ACF ini.
"Penghargaan hakiki yang mesti dikejar Presiden adalah penghargaan dari masyarakat dan bangsa sendiri. Toh yang merasakan hidup di Indonesia adalah rakyat Indonesia. Kalau rakyat menilai baik, ya tentu tidak perlu penghargaan asing untuk melegitmasinya," katanya.[ant]
Sumber: www.antaranews.com
