Rabu, 14 Agustus 2013
Jakarta — Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan bahwa penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Rudi Rubiandini, menandakan pengelolaan energi nasional masih sarat dengan praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
"Kalau pejabat setingkat kepala SKK Migas mau disuap oleh asing, itu tentu sangat berbahaya. Apalagi ini tertangkap tangan langsung. Logika awam akan mengatakan, ini baru yang tertangkap tangan, yang tidak tertangkap bagaimana," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Rabu (14/8).
Untuk itu, Daulay menyarankan Presiden SBY untuk segera membubarkan SKK Migas. Pasalnya pendirian SKK migas dari awal sudah menimbulkan tanda tanya dan misteri. Dimana pascakekalahan pemerintah dalam judicial review UU Migas di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, pemerintah kelihatannya sangat terburu-buru membentuk SKK Migas.
Padahal SKK Migas hanyalah wujud dan bentuk lain dari BP Migas yang terlikuidasi sebagai akibat dihapuskannya UU Migas.
"Kalau BP Migas dinilai sudah tidak perlu, mengapa pemerintah membentuk SKK Migas lagi? Dan anehnya hampir semua pejabat BP Migas dimutasi menjadi pejabat SKK Migas," ujarnya.
Daulay juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut tuntas semua pihak yang selama ini bermain-main di SKK Migas. Ia menilai posisi lembaga SKK Migas sangat strategis, sehingga dapat diduga banyak pihak yang juga ikut bermain. Baik itu pemain yang berasal dari dalam negeri, maupun juga pihak asing.
"Kalau betul ada pihak asing, KPK harus segera menangkap dan memprosesnya. Bila terbukti memberi suap, perusahaan-perusahaan asing itu sudah semestinya diusir dari Indonesia. Mereka tidak pantas untuk mencari makan di Indonesia dengan cara-cara tidak terhormat," ujarnya.
sumber : fajar
