Rabu, 14 Agustus 2013 , 14:00:00 WIB
Jakarta, Penangkapan Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini, hendaknya dijadikan momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan energi nasional. Penangkapan itu sekaligus menandakan bahwa pengelolaan energi nasional masih sarat dengan praktik KKN. Selain itu, pengelolaan energi nasional juga sarat dengan kepentingan asing.
"Kalau pejabat setingkat kepala SKK Migas mau disuap oleh asing, itu tentu sangat berbahaya. Apalagi, ini tertangkap tangan langsung. Logika awam akan mengatakan, ini baru yang tertangkap tangan, yang tidak tertangkap bagaimana?" kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan beberapa saat lalu 9rabu, 14/8).
Menurut Saleh, Presiden SBY sebaiknya segera membubarkan SKK Migas. Pasalnya, pendirian SKK migas ini pun dari awal sudah menimbulkan tanda tanya dan misteri. Pasca kekalahan pemerintah dalam judicial review UU Migas tempo hari, pemerintah kelihatannya sangat terburu-buru membentuk SKK Migas. Padahal, SKK Migas ini hanyalah wujud dan bentuk lain dari BP Migas yang terlikuidasi sebagai akibat dihapuskannya UU Migas.
"Kalau BP Migas dinilai sudah tidak perlu, mengapa pemerintah membentuk SKK Migas lagi? Dan anehnya, hampir semua pejabat BP Migas dimutasi menjadi pejabat SKK Migas," tegas Saleh.
Berkenaan dengan itu, Saleh juga meminta KPK segera mengusut tuntas semua pihak yang selama ini bermain-main di SKK Migas. Karena strategisnya lembaga SKK Migas ini, dapat diduga banyak pihak yang juga ikut bermain. Tentu saja, tidak hanya pemain dalam negeri, tetapi juga pihak asing.
"Kalau betul ada pihak asing, KPK harus segera menangkap dan memprosesnya. Bila terbukti memberi suap, perusahaan-perusahaan asing itu sudah semestinya diusir dari Indonesia. Mereka tidak pantas untuk mencari makan di Indonesia dengan cara-cara tidak terhormat," demikian Saleh
sumber : rmol
