Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Dirjen Penyelanggaraan Haji dan Umroh harus mendengarkan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Irjen kementerian agama.
Pasalnya, saran dan rekomendasi tersebut sangat penting dalam mengurangi besaran Biaya Penyelanggaran Ibadah Haji (BPIH) dan meningkatkan kualitas pelayanan haji. Selain itu, sudah selayaknya saran dan rekomendasi internal itu dijadikan sebagai rujukan.
"Kemarin, di Mekkah, panja BPIH melakukan rapat serius dengan Irjen. Mereka memaparkan temuan-temuan serta solusi untuk menyelesaikan temuan-temuan itu. Sayangnya, Irjen Kemenag mengakui bahwa saran dan rekomendasi mereka kurang didengar dan belum ditindaklanjuti," kata Ketua Komisi VIII, Saleh Partonan Daulay, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 12/4).
Saleh mengingatkan, mengurus penyelenggaraan ibadah haji bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena itu, saran dan masukan dari manapun tetap penting untuk didengar. Apalagi, saran dan masukan itu datang dari inspektorat jenderal yang memang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan secara internal.
"Pada rapat-rapat berikutnya di Jakarta, semua hasil diskusi dengan Irjen akan kami sampaikan ke Dirjen PHU. Setidaknya, komisi VIII mau mengetahui apa alasannya sehingga saran dan rekomendasi itu tidak dilaksanakan," ungkap Saleh, yang merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN).
Jika saran dan rekomendasi Irjen diabaikan, lanjut Saleh, dikhawatirkan akan muncul dugaan tidak baik. Bisa saja orang menduga ada sesuatu yang disembunyikan. Atau paling tidak, prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji akan terganggu.
"Padahal, prinsip akuntabilitas merupakan amanat UU yang tidak boleh diabaikan," demikian Saleh.[ysa]
Sumber: rmol.co
