Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menyayangkan kebijakan pemerintah soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak diiringi dengan adanya sanksi dan kompensasi. Karena itu, ia menilai, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum tentu berjalan efektif seperti yang diharapkan.
Menurut Saleh, sanksi mestinya diberikan bagi mereka yang melanggar. Sementara kompensasi, diberikan kepada mereka yang terdampak langsung dari kebijakan ini.
“Saya sudah membaca Peraturan Pemerintah, kepres, dan juga Perppu yang baru ditandatangani oleh presiden. Di dalam ketiga payung hukum itu, sanksi dan kompensasi tidak diatur secara spesifik. Akibatnya, opsi PSBB dikhawatirkan hanya akan menjadi himbauan,” kata Saleh di Jakarta, Rabu (01/2/04/20).
Lebih lanjut Mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan, sanksi dan kompensasi memang harus ditegaskan secara beriringan. Sebab, aturan yang baik mestilah diiringi dengan sanksi dan penghargaan.
“Yang melanggar diberi hukuman, yang menaati diberi penghargaan,” tegasnya.
Ia kemudian menjelaskan, kompensasi adalah sebagai turunan dari ketaatan warga masyarakat atas kebijakan PSBB. Dengan adanya PSBB, ada banyak warga masyarakat yang ekonominya terganggu. Mereka tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Sebagian dari mereka itu justru bekerja harian untuk menutupi kebutuhan harian mereka. Kelompok masyarakat seperti inilah yang perlu diberi kompensasi.
“Semoga saja, setelah ini ada lagi aturan baru yang menegaskan soal sanksi dan kompensasi itu. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi warga masyarakat untuk tidak taat. Semua fokus untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona,” tandas Saleh.
Sumber: http://monitorday.com
