Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja harus tetap dibayarkan dan tidak ada pengecualian.
“Tidak ada yang bisa menghindar dari pembayaran THR. Mungkin yang dipersoalkan adalah soal dialog bersama pekerja terkait THR. Menurut saya itu boleh saja, tetapi harus dipastikan bahwa hak-hak pekerja tidak ada yang dikurangi,” kata Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kepada RRI.co.id, Sabtu (9/4/2022).
Saleh menambahkan, pada masa sulit seperti sekarang ini, sudah sepatutnya hak-hak para pekerja ditunaikan.
“Perusahaan tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab,” kata dia.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan, mendukung langkah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang mengeluarkan surat edaran soal THR.
“Langkah Menaker ini kita dukung, karena THR ini dikeluarkan hanya setahun sekali dan ini wajib untuk diberikan kepada para pekerja,” tegasnya.
Komisi IX sendiri, kata Saleh, akan melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk memastikan THR diberikan kepada para pekerja.
“Nanti kita kunjungan kerja ke daerah yang memang banyak perusahaan, seperti di Tangerang,” kata ia.
Saleh berharap, tahun ini tidak ada perusahaan yang tidak memberikan THR kepada karyawannya.
“Setiap tahun memang masih ada laporan perusahaan tidak memberikan THR, tapi saya berharap tahun ini tidak ada lagi masalah ini,” tutup Saleh.
