BeritaHot IssueNasional

Sebelum Terbitkan Perppu Kebijakan Keuangan Negara, F-PAN Minta Pemerintah Jelaskan ke DPR

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, fraksinya mendukung diterbitkannya Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk mengantisipasi peningkatan defisit anggaran tahun 2020. Diharapkan, Perppu ini dapat menunjang langkah-langkah pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Namun demikian, kata Saleh, ada satu point penting yang perlu disorot di dalam perppu itu. Point tersebut adalah adanya pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen, bahkan mencapai 5,07 persen.

“Kami memahami pelebaran ini sebagai benteng pertahanan saja. Artinya, jika memang sangat diperlukan, barulah opsi ini akan dikeluarkan oleh pemerintah,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (31/3/20).

Karena itu, kata Saleh, sebelum Perppu itu dikirim ke DPR, tentu akan sangat baik jika ada penjelasan lebih detail terkait masalah ini. Kementerian keuangan bisa menguraikan dan menjabarkannya lebih jauh.

“Dengan begitu, DPR memiliki pandangan dan persepsi yang sama di dalam menafsirkan dan memahami Perppu tersebut,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI itu.

Meskipun didukung dan disetujui, pihaknya tetap mendorong agar pemerintah menggunakan semua potensi dan sumber keuangan yang ada dan tersedia. Di antara sumber yang bisa dimanfaatkan antara lain adalah dana desa, anggaran pelaksanaan pilkada yang telah resmi ditunda, anggaran pemindahan ibu kota, realokasi DAK, dan anggaran proyek-proyek infrastruktur. Jika diakumulasi secara menyeluruh, menurutnya ini tentu bisa dipergunakan untuk permulaan.

“Kalau anggaran-anggaran tersebut disisir, nilainya sangat besar. Bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial kemungkinan bisa diatasi. Itu yang perlu dihitung secara baik. Masyarakat tentu perlu juga mengetahuinya,” jelas Wakil Ketua MKD itu.

Pihaknya memahami, dalam keadaan masyarakat banyak mengalami kesulitan dan dunia usaha sedang mengalami tekanan, maka pemerintah perlu manaikkan Government Spending (Counter Cyclical) untuk membantu masyarakat, uunia usaha dan menjaga momentum pertumbuhan.

Namun demikian, lanjut dia, pelebaran defisit hingga mencapai 5,07 persen, hendaklah sangat berhati-hati dan dipergunakan setelah semua potensi yang kita miliki dimanfaatkan secara baik dan benar.

“Menteri keuangan hendaknya dapat tetap menjaga kredibilitas dan sustainabilitas APBN,” pungkasnya.

 

Sumber: http://telusur.co.id

Related Posts