Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diyakini tidak akan berjalan efektif seperti yang diharapkan. Pasalnya, keputusan tersebut ternyata tidak diiringi dengan adanya sanksi dan kompensasi.
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai, sanksi dan kompensasi harus ditegaskan secara beriringan. Sebab, kata dia, aturan yang baik mestilah diiringi dengan hukuman dan penghargaan. Yang melanggar diberi hukuman, dan yang taat diberi penghargaan.
“Sanksi mestinya diberikan bagi mereka yang melanggar. Sementara kompensasi, diberikan kepada mereka yang terdampak langsung dari kebijakan ini,” kata Saleh di Jakarta, Rabu (1/4).
“Saya sudah membaca peraturan pemerintah, keppres, dan juga perppu yang baru ditandatangani presiden. Di dalam ketiga payung hukum itu, sanksi dan kompensasi tidak diatur secara spesifik. Akibatnya, opsi PSBB dikhawatirkan hanya akan menjadi imbauan,” ujarnya.
Sementara itu, kata dia, kompensasi adalah sebagai turunan dari ketaatan warga masyarakat atas kebijakan PSBB. Dengan adanya PSBB, ada banyak warga masyarakat yang ekonominya terganggu.
“Mereka tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Sebagian dari mereka itu justru bekerja harian untuk menutupi kebutuhan harian mereka. Kelompok masyarakat seperti inilah yang perlu diberi kompensasi,” Wakil Ketua MKD ini mengatakan.
Dia berharap, setelah ini ada lagi aturan baru yang menegaskan soal sanksi dan kompensasi itu. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi warga masyarakat untuk tidak taat.
“Semua fokus untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona,” ujarnya.
Sumber: https://indonesiainside.id/
