Juli, 05 2013
Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menyeret keterlibatan pihak Istana dalam kasus Luhtfi Hasan Ishaaq. Ini merupakan peringatan bahwa PKS terus melawan Istana.
Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menyebut adanya keterlibatan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam dan Mensesneg Sudi Silalahi di balik kasus Luthfi. Tujuannya adalah menghancurkan PKS.
Langkah PKS melalui Fahri ini dinilai sebagai perlawanan yang berkelanjutan terhadap Istana. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saleh Daulay mengatakan, perlawanan PKS terhadap Istana sebenarnya sudah terlihat sejak penaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Namun, dengan menyeret kedua nama Istana ke masalah hukum Luthfi, Saleh menganggap ini perlawanan berkelanjutan PKS.
"Perlawanan melalui penolakan kenaikan harga BBM belum secara langsung berkaitan dengan kasus LHI. Ketika membawa nama Dipo Alam, perlawanannya semakin jelas dan terarah," kata Saleh kepada INILAH.COM, Jumat (5/7/2013).
Seperti diberitakan sebelumnya, Fahri menyebut peran besar Dipo dan Sudi sehingga mantan presiden PKS LHI menjadi tersangka di KPK. Pernyataan tersebut disampaikan terkait dengan posisi Yudi Setiawan yang menjadi saksi dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah.
“Yudi Setiawan agen yang bertugas mengatur pertemuan serta ada transaksi riil antara LHI dan YS,” kata Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (1/7/2013).
Ia melanjutkan saat bertemu dengan Luthfi Hasan Ishaaq, Yudi Setiawan selalu menyampaikan titip salam dari Sudi Silalahi. “Nama yang sering dibawa-bawa Yudi Setiawan nama Sudi Silalahi dan Dipo Alam. Dia sudah punya hubungan yang kuat dengan satu kelompok yang sedang bermasalah juga,” urai Fahri.
“Bagaimana kronologinya, sejak peristiwa pelaporan ke KPK. Ini otaknya Dipo Alam. Terus terang, otaknya juga mata-mata kabinet itu UKP4,” ungkap Fahri.
Saleh menilai langkah PKS ini sebagai perlawanan yang konsisten dilakukan. Apalagi, hubungan antara PKS dan setgab terutama SBY tidak menunjukkan titik membaik.
"Iya tentu saja (PKS terus melawan). Tetapi desakan mereka itu belum tentu bisa ditindak lanjuti KPK. Kecuali kalau mereka mempunyai bukti hukum," tandas ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.
sumber : inilah.com
