Selasa, 7 Mei 2013 | 07:02 WIB
INILAH.COM, Jakarta – Teguran dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi, harusnya membuat PDI Perjuangan sadar.
Teguran oleh Panwaslu di pilgub Bali ini adalah yang kedua kalinya. Sebelumnya, Jokowi juga pernah mendapat surat teguran dari Panwaslu saat menjadi juru kampanye Rieke – Teten di pilgub Jawa Barat.
"Semestinya, yang ditegur bukan hanya Jokowi, tetapi juga PDIP. Kehadiran Jokowi dalam kampanye-kampanye itu sesungguhnya adalah karena panggilan dari partainya. Dalam konteks ini, Jokowi pasti kesulitan untuk menolaknya," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh Daulay, kepada INILAH.COM, Selasa (7/5/2013).
Saleh mengatakan, PDI Perjuangan sebagai partai dimana Jokowi berada, harus sadar diri. Tidak lantas membawa Jokowi sebagai jurkam seluruh pilkada di Indonesia. Setelah sebelumnya juga dijadikan vote gatter atau peraih suara di pilgub Sumatera Utara.
"Saat ini, Jokowi memiliki tanggung jawab besar di Jakarta. Dia perlu kerja keras untuk menunaikan semua janji yang disampaikannya pada kampanye yang lalu. Belum lagi, masalah banjir dan macet perlu penanganan serius dan kerja keras dan cerdas," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Panitia Pengawas Pemilu melayangkan surat teguran kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal itu sehubungan Jokowi yang menjadi juru kampanye pasangan Cagub dan Cawagub Bali Puspayoga – Sukrawan (PAS).
"Surat teguran itu juga kami tembuskan kepada Mendagri karena Pak Jokowi tidak bisa menunjukkan surat cuti sebagai Gubernur DKI saat kampanye Pilkada Bali," kata Ketua Panwaslu Provinsi Bali I Made Wena di Denpasar, Senin (6/5/2013).
Jokowi ketika di Denpasar menghadiri acara jalan sehat yang digelar oleh pasangan Puspayoga–Sukrawan, Minggu (5/5/2013). Jokowi juga menghadiri debat publik yang disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi nasional, Sabtu (4/5/2013) malam. [gus]
Sumber: inilah.com
