Kamis, 12 Juli 2012 | 06:00
Pasangan calon gubernur/wakil gubernur Joko Widodo-Basuki Tjahaya Purnama harus konkret menawarkan posisi di birokrasi jika ingin mengalahkan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Saleh Daulay, meminta Jokowi tidak cepat berpuas diri dengan hasil penghitungan cepat yang mengunggulkan dirinya.
Meskipun hasil hitung cepat menunjukkan hal fenomenal, Jokowi diminta mempersiapkan strategi pada putaran kedua pemilu kada DKI Jakarta.
Ada dua hal yang menurut Saleh harus dilakukan oleh pasangan calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra tersebut.
Hal pertama, langsung mendekati para calon lain sehingga mereka bisa mendapatkan pengalihan dukungan pada putaran kedua.
Untuk hal ini, kata dia, tentu tidak gratis. Jokowi bisa menawarkan posisi di birokrasi atau struktur kepengurusan pemerintahan.
"Namanya juga politik, mana ada yang gratis dan kalau mau membuat perubahan kan memang harus mengubah birokrasi," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (11/7).
Hal kedua, menurut dia, mengingat suara dari pasangan Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini di posisi ketiga pada penghitungan cepat, Jokowi seharusnya bisa memanfaatkan isu-isu pemberdayaan masyarakat Jakarta pendukung PKS yang notabene Islam modernis.
Hal tersebut, ujar Saleh, yang juga pasti akan dilakukan pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli atau Foke-Nara dalam proses putaran kedua nanti.
"Jokowi jangan cepat puas dulu, jadi harus punya isu pemberdayaan masyarakat Islam karena saya yakin itu yang akan dimainkan Foke nanti," kata dia lagi.
Adapun pertemuan yang dilakukan Jokowi dan Hidayat Nurwahid, kata dia, memang sinyalemen positif bagi pasangan Jokowi-Ahok.
Namun Jokowi harus benar-benar bisa menawarkan PKS hal yang strategis. Saleh menggawarisbawahi kader PKS sendiri tidak sedikit yang berada di birokrasi.
Lantas apakah hal ini akan membuat PKS opportunis?
"Ini bukan soal oportunis atau tidak, semua partai begitu, berorientasi pada kepentingan," kata Saleh lagi.
Sumber: http://www.beritasatu.com/pilkada-dki/59459-pengamat-jokowi-jangan-puas-dulu.html
