Nasional – Selasa, 27/11/2012 13:06 WIB
Jakarta, (ANTARA) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan pertentangan dua lembaga penyelenggara pemilu tidak sehat bagi konsolidasi demokrasi.
"Bila ada perbedaan pendapat, seharusnya dapat diselesaikan melalui pertemuan antara kedua belah pihak," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Selasa. Pengajar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu mengatakan kemungkinan akan timbul preseden buruk ke depan dimana ada pertentangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Karena itu, menurut dia, masalah ini tidak perlu diungkap ke publik, cukup diselesaikan antara kedua lembaga. "Dengan membawa masalah ini ke ranah publik, dikhawatirkan akan disusupi oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau mengambil keuntungan dibalik persengketaan tersebut," tuturnya. Dia mengatakan Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP) sah-sah saja menggelar sidang pelanggaran etika. Apalagi, sidang itu dimaksudkan untuk menuntut hak-hak politik beberapa partai yang merasa dirugikan.
"Namun, sejauh ini kita mendengar bahwa KPU telah menyatakan bahwa seluruh proses tahapan verifikasi yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bila itu betul, saya kira sidang itu tidak perlu lagi dilakukan," katanya.
DKPP menggelar sidang dengan teradu ketua dan anggota KPU pada Selasa, terkait perkara verifikasi administrasi partai politik, sebagaimana pengaduan ketua dan anggota Bawaslu. Pertentangan antara KPU-Bawaslu semakin runcing setelah Bawaslu merekomendasikan 12 partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, tetap diikutkan dalam verifikasi faktual.
KPU tidak menjalankan rekomendasi itu karena berpendapat verifikasi administrasi yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam memutuskan partai-partai politik yang tidak lolos. (*/sun)
Sumber: http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d/0/258478/saleh-pertentangan-kpu-bawaslu-tak-sehat-untuk-demokrasi.html
